GOOD GOVERNANCE

GOOD GOVERNANCE
Membangun EIP (ECO INDUSTRIL PARK) tidak hanya bisa berarti membangun sector industry semata ,tetapi sebua EIP yang baik adalah EIP yang juga mendorong maju dan berkembangnya masyarakat yang ada dalam kawasan tersebut.Mengembangkan EIP juga tidak hanya sebatas satu kawasan kecil saja tempat berkumpulnya proses operasional beberapa pabrik ,tetapi bisa saja suatu EIP itu membentuk suatu desa atau wilayah ,kecamatan ,kabupaten,atau yang lebih luas lagi.Dengan begitu EIP tentu akan menjadi sebagai sala satu “sumber” kesejatraan bagi kawasan tersebut. Hal ini haya bisa terwujut bila ada keinginan yang kuat dari pemerintah untuk menjalankan fungsi Good Governance.Istilah ini mulai mengemuka di Indonesia pada akhir tahun 1990-an seiring dengan interaksi antara pemerintah Indonesia dengan Negara-negara luar dan lembaga-lembaga donor yang menyoroti kondisi obyektif situasi perkembangan ekonomi dan politik dalam negri Indonesia.
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa baik buruknya tata pemerintahan dijalankan mempunyai hubungan kausualitas yang erat dengan hasil-hasil pembangunan.Misalnya, penelitian Kaufmann, Kraay, dan Zoido-Lobaton (1999) menunjukkanbahwa kenaikan satu standar deviasi salah satu indicator pemerintahan menyebabkan kenaikan antara 2,5 sampai 4 kali pendapatanperkapita (range yang sama juga berlakuuntuk penurunan angka kematian bayi), dan kenaikan tingkat melek huruf huruf antara 15 sampai 25 persen.

Beberapa penelitian lainnya juga menunjukkan hubungan kausalitas positif antara efisiensi birokrasi dan menurunnya tingkat korupsi dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi asing. Bagi Indonesia, relevansi konsep ini menjadi sangat tinggi setelah banyak pihak menyalahkan ‘bad/poor governance’ sebagai faktor penyebab utama negara ini menjadi yang kondisi sosial ekonominya paling buruk di antara sekian banyak negara Asia yang terkena krisis moneter 1997.

Definisi umum governance adalah tradisi dan institusi yang menjalankan kekuasaan di dalam suatu negara, termasuk proses pemerintah dipilih, dipantau, dan digantikan.Di dalam penyelenggaraan pemerintahan, ada tiga elemen penting yang berkaiatan yaitu ekonomi ,politik dan administrasi .dalam bidang ekonomi termasuk didalamnya adalah proses pengambilan keputusan yang berpengaru terhadap aktifitas ekonomi dan factor terkait lainnya terutama yang menyangkut masalah pemerataan ,kemiskinan dan kualitas hidup . dibidang politik berkaitan dengan proses pengambilan keputusan di dalam formasi kebijakan (UNDP ,1997) . Dalam kaitanya dengan ketiga hal tersebut ,good governance dapat diartikan sebagai suatu proses dan struktur yang menjadi guide political dan socio economic relationship.Dengan ini diharapkan dapat tercipta formal politik yang demokratis.karena hal ini merupakan persyaratan menuju demokratisasi pengolahan sumber daya alam .pada kondisi ini ,diperlukaqn sebuah badan legislative dan yudikatif yang bebas dari dari dominasi eksekutif.
Dengan terselenggarakannya good governance diharapkan dapat diciptakan suatu model, pembangunaan yang mampu melibatkan partisipasi masyarakat serta member peluang bagi masyarakat untuk mengelola sumber daya alam .Dengan kata lain melalui good governance diharapkan dapat membuat model-model pembangunan alternative yang mampu menggerakan partisipasi masyarakat dan asures bahwa prioritas dalam bidang politik , ekonomi, social berdasarkan pada konsensus akan mendengar suara dari si miskin dan mereka yang termasuk dalam kelompok marjinal dalam kaitannya dengan alokasi sumber daya alam. Terciptanya good governance merupakan prasyarat dari pengolahan lingkungan hidup yang efektif .masalanya dalh bagaimana kita membangun suatu system penyelenggaraan pemerintah yang mampuh meningkatkan ,mendukung dan memberlanjutkan pembangunaan manusia ,terutama dalam kaitannya dengan kaum miskin atau marjinal.Hal ini akan menjadi tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh pemerin tah dan pemegang otoritas .Tanpa niat dan komitmen yang kuat dan mewujutkan suatu pemerintahan yang baik,maka upaya apapun untuk bisa mengelola lingkungan dan pelaksaan kebijakan lingkungan yang baik tidak akan pernah berhasil begitu juga dengan kontek untuk mewujudkan sebuah EIP.